Praperadilan Dikabulkan Hakim, Status Tersangka Utari Oktarini Dibatalkan PN Kayuagung

foto: Para Kuasa Hukum dari Utari Oktarini menunjukkan bukti lapor ke Polda Sumsel
Kayuagung, ST
Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Utari Oktarini selaku tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditetapkan Satreskrim Polres OKI pada 4 September 2026 lalu.
Putusan praperadilan tersebut bacakan langsung oleh hakim tunggal Yoshito Siburian SH MH dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Kayuagung, Senin (5/10/2026).
Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memulihkan harkat dan martabat pemohon, menyatakan status tersangka yang ditetapkan termohon gugur dan penyidikan harus dihentikan.
Menanggapi putusan Praperadilan tersebut, tim kuasa hukum pemohon yakni H Alex Noven SH MH dan rekan mengapresiasi hakim tunggal Yoshito Siburian SH MH dan PN Kayuagung yang telah mengabulkan permohonan praperadilan kliennya oleh Polres OKI tidak sah.
“Apa yang kami harapkan terpenuhi, putusan hakim praperadilan PN Kayuagung dilakukan secara profesional, cermat tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga memberikan keadilan bagi klien kami,”kata Alex Noven didampingi Indra Kasyanto SH Msi CPL, H Dedek Mutha A SH, Amrullah SH dan Fatra SH, Selasa (6/10/2026).
Dijelaskan Alex Noven, kasus yang membawa kliennya Utari Oktarini menjadi tersangka di Polres OKI berawal dari hutang piutang kepada tiga orang diduga rentenir yakni berinisial RG, M dan ST (anak dari M) di Kayuagung.
“Hubungan pertemanan klien kami dengan tiga terlapor cukup baik, karena sesama ibu ibu. Dari sinilah terjadi pinjam meminjam uang antara klien kami dengan para terlapor,”ungkapnya. Dijelaskan Alex Nopen, kliennya Utari mulai meminjam uang dari Januari hingga Desember 2025 dengan terlapor M pada awalnya Rp20 juta.
“Awalnya pembayaran utang klien kami berjalan lancar, dan mulai macet akhir Desember 2025 karena klien kami tidak sanggup membayar bunganya cukup tinggi, karena ada bunga harian, ada bunga dua mingguan dan ada bunga bulanan serta adanya komisi pula,”tuturnya.
Dikatakan Alex, selain kepada M, kliennya juga harus membayar utangnya kepada RG dan ST yang masih satu keluarga dengan terlapor M.
“Klien kami awalnya meminjam mulai dari Rp20 juta hingga kumatif mencapai Rp3,3 miliar lebih dengan bunga harian, mingguan dan bulanan. Totalnya jumlah utang klien kami dengan M cukup fantastis, yakni Rp3,3 miliar lebih, tapi sudah dibayar lunas sebesar Rp2,690 miliar dan telah memberikan keuntungan bunga dan komisi sebesar Rp805 juta kepada M,”jelasnya.
Diakui Alex, terakhir kliennya kembali meminjam uang ke terlapor M di bulan Desember 2025 sebanyak 3 kali. Yakni pertama Rp200 juta, kedua Rp200 juta dan ketiga Rp240 juta, sehingga totalnya mencapai Rp640 juta.
“Itupun pinjaman pertama dan kedua sudah ada pembayaran bunga masing masing Rp30 juta, besaran bunga ini ditentukan oleh M sendiri dan rata rata bunganya di atas 100 persen perbulan. Inilah modus jerat hutang rentenir yang dilakukan oleh M dan rekan kepada klien kami yang membuat klien kami harus gali lobang tutup lobang untuk membayar utangnya,”jelas dia.
“Klien kami dapat pinjaman dari M digunakan untuk membayar utang RG, dapat pinjaman dari M untuk membayar utang kepada S, sehingga klien kami ini gali lobang tutup lobang yang membuat klien kami tidak sanggup untuk menutupi utangnya dengan 9 orang secara berkelompok,”bebernya.
Masih dikatakan Alex, pinjaman uang kliennya kepada terlapor tidak dilakukan dalam perjanjian hitam di atas putih maupun tertulis. “Tapi kami ada bukti pendukung transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening yang tercatat dalam transaksi rekening koran,”tambahnya.
Kliennya, yakni Utari Oktarini juga sudah membuat laporan di Polda Sumsel berupa Laporan Polisi dibuat Utari pada 30 Januari 2026 dan sudah diterima dengan nomor registrasi Nomor: STTLP/B/147/VI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN dugaan Pasal 273 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dalam tindak pidana bagi pihak yang meminjamkan uang atau barang (gadai/komisi) sebagai mata pencaharian tanpa izin resmi.
“Kami juga sudah mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta untuk klien kami Utari Oktarini dan pengajuan kami disetujui klien kami saat dalam perlindungan LPSK,”bebernya.
Setelah putusan praperadilan dikabulkan PN Kayuagung, tim kuasa hukum Utari Oktarini saat ini masih menunggu salinan putusan secara resmi dari PN Kayuagung. Selanjutnya mereka akan mengkajinya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.(man)
